Jelang Debat Keempat: Jokowi Prabowo Singgung Isu Perang Dagang dan Laut China Selatan?

Debat capres ke-4 antara petahana Joko Widodo dan saingannya, Prabowo Subianto, kemungkinan akan menarik perhatian khalayak global yang ingin mengetahui gagasan-gagasan baru dalam kebijakan strategis dan luar negeri Indonesia. Yang akan paling menarik perhatian adalah hubungan Indonesia dengan China dan Amerika Serikat (AS), rencananya di ASEAN dan wilayah Indo-Pasifik yang lebih luas, serta tekadnya dalam mempertahankan kedaulatannya, khususnya di Laut China Selatan. Laut Cina Selatan adalah kawasan super strategis. Ia merupakan jalur perdagangan sentral, baik untuk ekspor atau impor. Nilai alur perdagangan itu diperkirakan lebih dari 5 triliun dolar AS per tahun, dengan catatan: itu adalah taksiran tahun 2016. Sementara pada 2035, diperkirakan 90 persen minyak bumi dari Timur Tengah yang menuju Asia melewati perairan itu. Petualang Inggris Sir Walter Raleigh menulis \"Siapa saja yang menguasai laut (akan) menguasai perdagangan; barangsiapa menguasai perdagangan dunia (niscaya akan) menguasai kekayaan dunia, dan pada akhirnya (menguasai) dunia itu sendiri.” Itu adalah ambisi Inggris Raya dengan Pax Britannica-nya pada abad ke-19, Amerika Serikat (AS) dengan Pax Americana-nya di abad ke-20, dan akan menjadi ambisi bagi China jika ingin membangun Pax Sinica-nya sendiri di abad ke-21. Karena itu, bukan kebetulan bahwa kampanye pembangunan pulau oleh China di Laut China Selatan dimulai di sekitar waktu yang sama ketika China menggeser Amerika Serikat sebagai negara perdagangan terbesar di dunia. Sementara itu, praktik perdagangan yang tidak adil dan agresi militer di Laut China Selatan adalah tuduhan utama yang dilayangkan Wakil Presiden AS Mike Pence terhadap China dalam pidato yang belum pernah terjadi sebelumnya pada awal Oktober. Dengan demikian, perang dagang yang semakin intensif—yang diprakarsai oleh Presiden AS Donald Trump—bukanlah perselisihan yang normal, tetapi pergeseran dari “koeksistensi damai ke dalam bentuk konfrontasi baru” antara dua kekuatan global. Memahami perang dagang dalam sudut pandang ini mau tidak mau memunculkan pertanyaan tentang bagaimana hal itu akan mempengaruhi perselisihan di Laut China Selatan. Dampak utamanya adalah ekonomi. Sebuah rezim otoriter seperti China terutama bergantung pada kinerja sosio-ekonomi untuk meraih legitimasi. Ketika negara ini mengalami kesulitan ekonomi, maka akan menggoda para pemimpin di Zhongnanhai untuk membangkitkan nasionalisme dengan tujuan mengalihkan ketidakpuasan publik (untuk contoh, lihatlah keputusan Argentina untuk memulai Perang Falklands pada tahun 1982). Memang, perang dagang baru saja dimulai dan masih belum pasti apa yang menanti di depan. Namun, ekonomi China telah menderita. Pada kuartal ketiga 2018, pertumbuhan PDB menurun menjadi 6,5 persen—terendah dalam satu dekade—dan bahkan bisa mencapai lima persen ketika menghadapi dampak penuh dari perlambatan perdagangan. Suasana pesimistis bahkan telah menjangkiti beberapa investor terbesar China. Morgan Stanley, Nomura Holdings, Jefferies Group, dan yang paling baru JPMorgan, semua telah mengurangi kepemilikan mereka di China karena takut akan skenario perang perdagangan besar-besaran. Jika situasi ini berlanjut, tidak mengherankan jika Beijing memilih untuk memainkan kartu nasionalisme dengan mengambil sikap yang lebih agresif dalam sengketa maritimnya. Ini menggoda, karena China memiliki kemampuan untuk melakukannya. Beijing telah menginvestasikan banyak hal untuk memperkuat kemampuan militernya, terutama kekuatan angkatan lautnya. Laporan tahun 2018 oleh Departemen Pertahanan AS mengungkapkan bahwa China sekarang memiliki “milisi maritim terbesar dan paling ahli di dunia.” Sementara Angkatan Laut AS memiliki 282 kapal perang yang dapat dikerahkan pada Agustus 2018, Tentara Pembebasan Rakyat China (PLA) memiliki “lebih dari 300 kapal perang permukaan, kapal selam, kapal amfibi, kapal patroli, dan tipe khusus,” yang menjadikannya kekuatan angkatan laut terbesar di kawasan Indo-Pasifik. Menurut Profesor Robert S. Ross di Universitas Harvard, jika perang laut antara China dan Amerika Serikat terjadi 10 tahun lalu, Amerika akan menang dengan mudah. Namun, jika itu terjadi sekarang, perang akan lama, menyakitkan, dan merugikan kedua belah pihak. Itu menjelaskan mengapa China yakin pada posisi kerasnya di Laut China Selatan sejak dimulainya perang dagang. Selain aksi saling balas yang panas antara kedua negara, bulan lalu, kapal perang China menantang kapal perang AS ketika bermanuver di perairan dekat salah satu pulau buatan China. Risiko konflik meningkat ketika Amerika Serikat di bawah Trump menunjukkan tidak ada keraguan untuk menantang posisi China secara langsung. Diplomat utamanya, Menteri Luar Negeri Mike Pompeo, mengancam akan menentang China di setiap kesempatan. Dalam beberapa tahun terakhir, Amerika Serikat telah meningkatkan kehadiran militernya di Laut China Selatan juga, melalui operasi “freedom of navigation” (kebebasan navigasi). Baru-baru ini, mereka memperluas lingkup patroli ini ke udara, ketika Poseidon P-8A AS terbang melewati empat pulau buatan yang dibangun oleh China pada bulan Agustus, mengabaikan peringatan konstan militer China. Amerika Serikat bahkan mendorong sekutu-sekutunya untuk melakukan hal yang sama, hingga Prancis dan Inggris memenuhi panggilan tersebut. Strategi Indo-Pasifik Trump dapat dilihat sebagai tindakan penyeimbang terhadap Inisiatif Belt and Road China, dan Washington juga melibatkan koalisi Quad untuk menahan ambisi maritim Beijing. Vietnam—mantan musuh yang saat ini menjadi mitra strategis AS—sekarang dapat membeli senjata AS karena embargo dicabut pada tahun 2016. Vietnam dipandang sebagai negara penuntut yang paling keras menentang China dalam perselisihan Laut China Selatan dengan negara tirai bambu tersebut. Sikap keras Trump—yang diatur dalam narasi konflik Washington yang kian mengeras dengan China—tidak akan mungkin melemah ketika perang dagang meningkat. Rekan China-nya, Presiden Xi Jinping, juga tidak akan mundur. Dipertimbangkan sebagai pemimpin paling kuat sejak Deng Xiaoping, Xi tidak ingin terlihat lemah di depan penonton domestik. Dia baru-baru ini mengatakan kepada wilayah militer yang memantau Laut China Selatan dan Taiwan untuk “bersiap untuk perang,” dalam upaya untuk menegaskan kembali klaim teritorial Beijing. Meskipun peluang perang kecil, namun hal itu tidak bisa dikesampingkan. Untuk penuntut Laut China Selatan lainnya, seperti Vietnam dan Filipina, situasi perebutan peran negara adidaya yang rumit dan saling terkait ini memiliki dampak campuran. Dalam hal ekonomi, sengketa perdagangan antara Amerika Serikat dan China sebenarnya bisa menguntungkan negara-negara Asia Tenggara, karena banyak dari produk mereka adalah pesaing China. Dengan tidak adanya barang-barang murah China, produk-produk negara ASEAN dapat menjadi pengganti yang ideal. Selain itu, investasi asing mungkin beralih ke ASEAN untuk menghindari tarif yang lebih tinggi—sebuah langkah yang sering dijuluki sebagai strategi “China plus One.” Potensi dampak negatifnya adalah kemungkinan barang-barang konsumen China membanjiri pasar domestik Asia Tenggara, mengancam kelangsungan produsen lokal, terutama di sektor-sektor yang berurusan dengan tekstil dan pakaian, teknik mesin, baja, dan bahan bangunan. Namun dalam hal pertikaian maritim yang semakin membesar, itu menjadi beban semua orang. Negara-negara Asia Tenggara menginginkan ketertiban yang dapat diprediksi dan berdasarkan aturan di Laut China Selatan, bukannya meningkatkan militerisasi dan destabilisasi. Demi keuntungan mereka sendiri, keterlibatan aktif AS di kawasan ini harus bertujuan untuk menjaga tindakan Beijing, dan menjadikan China sebagai pemangku kepentingan yang bertanggung jawab, alih-alih memicu nasionalisme China yang agresif, yang berisiko mengubah seluruh wilayah Asia menjadi kuali panas. Karena secara militer dan ekonomi kewalahan oleh China, negara-negara penuntut Asia Tenggara tidak dapat bersaing dengan Beijing dalam skenario yang lebih konfrontatif. China yang nasionalis dan menderita—yang menghadapi konsekuensi ekonomi dari perang dagang—akan menjadi prospek berbahaya bagi Laut China Selatan. Maka tak heran di tengah potensi yang luar biasa besar itu, enam negara yang berbatasan langsung saling berebut klaim terhadap sebagian atau keseluruhan wilayah itu (Laut China Selatan terdiri dari sekian ratus pulau kecil). Mereka adalah Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei, dan China itu sendiri serta Indonesia. China mengklaim hampir seluruh wilayah ini, yang itu bertabrakan dengan klaim lima negara lain. Misalnya terhadap Kepulauan Paracel. Cina merasa memiliki hak penuh atas kepulauan tersebut, dan Vietnam pun demikian. Juga Kepulauan Spratly. Selain Cina dan Vietnam, wilayah ini juga diperebutkan Brunei, Malaysia, dan Filipina. Sementara dengan Indonesia, adu klaim terjadi terhadap Kepulauan Natuna. Jalur diplomasi untuk menyelesaikan masalah ini tak menemui jalan keluar berarti, masing-masing negara kemudian memperkuat angkatan perangnya, terutama di bidang matra laut dan utara. Data Stockholm International Peace Research Institute yang dirilis April 2017 menyebut dari 2007 hingga 2016, belanja militer negara ASEAN naik hingga 47 persen. Ini lebih besar ketimbang peningkatan belanja negara di kawasan Amerika Selatan dan Eropa Timur--dua wilayah yang juga punya konflik tak kalah rumit. Meski begitu, faktanya Chinalah yang punya kekuatan tempur terbesar. Kekuatan tempur mereka mengalahkan semua negara ASEAN. Per Oktober 2017 lalu, ada tiga pangkalan militer China di Laut China Selatan yang siap digunakan--di Karang Subi, Mischief, dan Fiery Cross. Dengan pangkalan itu mereka dapat dengan mudah mengirim misil jarak jauh, jet tempur, atau pengebom dalam hitungan menit ke negara yang bersengketa dengan mereka, termasuk Indonesia. Tidak ada masa depan untuk Indonesia jika konflik bersenjata benar-benar terjadi. Apakah isu Laut China Selatan akan disinggung dalam debat Pilpres 2019 putaran keempat antata capres Joko Widodo dan Prabowo Subianto, Sabtu 30 Maret malam? (*)

Sumber: